Dibanding Urus AI, Pakar Minta Waspadai Penggabungan TikTok Shop & Tokopedia

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya berharap pemerintah fokus mengurusi masalah bergabungnya TikTok Shop ke Tokopedia, dibanding tergesa-gesa menyesuaikan pedoman etika pemakaian artificial intelligence atau AI di Indonesia. Pandangan itu disampaikan Alfons gara-gara ketakutannya pada kerawanan knowledge akibat bergabungnya dua platform besar tersebut.

Pakar forensik digital ini ikut menilai jikalau knowledge yang sebelumnya hanya dimiliki di satu platform akan berhimpun bersama platform lainnya. “Bayangkan jikalau knowledge ini disatukan, kemungkinan buruknya seluruh formalitas kita, knowledge pribadi kita yang udah terekam di masing-masing platform menjadi satu. Tentunya ini sebuah perihal yang seram,” ujar Alfons saat dihubungi Tempo, Minggu 24 Desember 2023.

Walakin kemungkinan selanjutnya belum mampu dipastikan akan terjadi, Alfons selamanya berharap pemerintah dan pengguna untuk lebih waspada, lebih-lebih pada keamanan knowledge pribadi mereka. Contoh teranyar tentang kebocoran knowledge di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, jutaan knowledge pemilih bocor dan dijual oleh akun anonim. “Harusnya ini yang diurus, tambah sibuk ngatur AI, tapi yang di depan mata tambah dikasih karpet merah untuk meraih bigdata,” kata Alfons.

Penggabungan TikTok Shop bersama Tokopedia adalah perihal yang menakutkan, setidaknya bagi Alfons yang tahu pada keamanan knowledge pribadi. Ia menyebut bahwa pemerintah Indonesia seakan-akan memberi kemudahan untuk oknum yang sangat mungkin mampu membawa dampak kebocoran data. “Sebelumnya knowledge sosmed user saja, sekarang digabungkan mampu mampu knowledge formalitas belanja dan knowledge diri lebih lengkap. Masalah ini siapa yang akan mengawasi, mampu tidak kita mengawasinya,” ucap Alfons.

Di lain sisi, Alfons tahu bahwa setiap aplikasi mempunyai kebijakan privasi masing-masing yang berkewajiban untuk tidak beri tambahan knowledge pengguna mereka ke pihak lain. Namun, kegalauan Alfons adalah siapa yang mampu mengontrol kebijakan selanjutnya mampu berjalan bersama baik sampai di kemudian hari nanti.

Ketakutan Alfons akan kerawanan bocornya knowledge pribadi itu udah tersedia sejak lama, ditambah ulang bersama masalah teranyar di KPU, terkandung jutaan knowledge yang bocor. Padahal server KPU disebut Alfons kuat dan mestinya tidak mudah dibobol. Namun nyatanya tidak sesuai bersama yang diharapkan. “Sudahlah, mending fokus menyesuaikan perihal yang tersedia di depan mata saja, dibanding mengurusi AI yang pedoman etikanya pun masih diatur secara garis luar saja, belum ke sistemiknya,” kata Alfons.

Alfons Skeptis

Alfons termasuk skeptis pada penegakan pedoman etika AI yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebab pedoman selanjutnya hanya berisikan garis luar berasal dari teknologi kecerdasan buatan, tidak menyesuaikan lebih didalam sampai ke sistemiknya.

“Bagaimana cara pemerintah mampu tahu AI ini tidak melanggar, apakah mereka (pemerintah) miliki kapabilitas untuk menganalisa AI yang digunakan? Pemerintah kan tidak tersedia akses ke proses AI vendor yang digunakan,” kata Alfons Tanujaya kepada Tempo, Minggu 24 Desember 2023.

Pedoman etika pemakaian AI yang diterbitkan Kominfo itu, dinilai Alfons termasuk tidak akan terlaksana pemantauannya bersama baik. Kalau hanya sekadar membawa dampak regulasi saja bukanlah perihal yang sulit, tapi bagaimana bersama realisasinya di lapangan nanti. “Siapa yang mengontrol AI, emang pemerintah tersedia akses ke AI ini,” ucap Alfons yang termasuk pakar forensik digital di Vaksincom.

Alfons menerangkan pedoman pemakaian AI sebenarnya perlu untuk dibikin regulasinya supaya keamanan knowledge dan siber pengguna terjaga. Hampir di seluruh dunia sekiranya Uni Eropa udah berupaya membawa dampak regulasi AI. “Namun sebagai uraian saja, Uni Eropa yang udah canggih saja ada problem menyesuaikan kriterianya dan batasan untuk AI ini, Indonesia bagaimana,” ujar Alfons.

Lebih lanjut pedoman etika pemakaian AI yang diterbitkan Kominfo itu tidak berisi lebih detail regulasinya, hanya menyesuaikan garis luar semisal melindungi privasi, kredibilitas dan akuntabilitas. “Tidak buat pedoman pun, seluruh perihal ini termasuk perlu dan perlu diterapkan. Pertanyaan mendasar aku itu yang melindungi regulasinya siapa, semisal tersedia pelanggaran mengambil tolak ukurnya berasal dari mana,” kata Alfons.

Baca Juga: FATIN SHIDQIA UNGKAP MAKNA MENDALAM LAGU JANGAN TERSESAT, SAYANG

Alfons menilai Indonesia amat sering membahas dan membawa dampak aturan, lebih-lebih tolak ukurnya itu masih ke nilai-nilai umum. Tanpa dibikin ketetapan pun nilai umum seperti pancasila dan kebudayaan selamanya perlu dilaksanakan bersama baik. Ditambah ulang amat banyak ketetapan yang dibikin tapi realisasi di lapangannya kebanyakan gagal juga.

“Misalnya masalah teranyar ini, masalah kebocoran knowledge di KPU. Itu kan udah tersedia ketetapan dan pedomannya tentang keamanan knowledge ini, tapi masih mampu termasuk bocor. Seharusnya pemerintah berbenah, bukan ulang berlomba buat ketetapan yang hanya garis luarnya saja, tapi termasuk bahas sampai ke sistemnya (akarnya),” ucap Alfons.

Salah satu semisal yang diberikan Alfons untuk menyesuaikan AI adalah menyesuaikan persyaratan pemakaiannya, sekiranya batasan apa saja yang boleh dipakai untuk AI atau mencakup ke berapa tera volt yang perlu digunakan untuk AI. Kekuatannya termasuk berapa besar batasan yang perlu ditaati nantinya.

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *